Sidang DKPP di Palembang, KPU dan Bawaslu OKU Diperiksa Soal PAW Dadang Wijaya
Table of Contents
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang melibatkan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kamis (12/11/2026).
Sidang perkara Nomor 20-PKE-DKPP/X/2026 dan Nomor 22-PKE-DKPP/X/2026 berlangsung di Gedung Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Agenda sidang berkaitan dengan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD OKU atas nama Dadang Wijaya.
Pada perkara pertama, pengadu Muhammad Aldy Mandaura melalui kuasa hukumnya Prendi Alhafiz mengadukan Ketua KPU OKU Rahmat Hidayat dan empat anggota KPU OKU lainnya, yakni Supriyadi, Jaka Irhamka, Ade Satria Dwi Putra, dan Mario Restu Prayogi.
Pengadu mendalilkan, para teradu diduga kurang cermat dalam melakukan verifikasi terhadap Dadang Wijaya sebelum direkomendasikan sebagai calon PAW.
Dadang disebut memperoleh 592 suara sah dan berada di urutan kedua dari PPP pada Pemilu Legislatif 2024. Namun, Dadang juga disebut telah diangkat sebagai PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebelum dilantik sebagai anggota DPRD OKU lewat PAW pada 20 Juni 2026.
Dalam sidang, pengadu menyebut Dadang telah diangkat sebagai PPPK dengan masa kerja hingga tahun 2030. Pengadu juga mempertanyakan status keanggotaan partai politik Dadang, karena salah satu syarat seleksi PPPK adalah peserta menyatakan bukan anggota partai politik.
Pada perkara kedua, pengadu Mukti Ali, Arif Sudrajat, dan Herson mengadukan KPU OKU, Ketua Bawaslu OKU Anggi Irawan beserta anggotanya Yudi Risandi dan Ahmad Kabul, serta Plt Ketua Bawaslu Sumsel Ahmad Naafi beserta anggotanya Muhammad Sarkani, Massuryati, dan Ardiyanto.
Para teradu pada perkara kedua dinilai tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap proses PAW tersebut.
Pengadu menyampaikan, laporan ke Bawaslu OKU dinyatakan sudah sesuai ketentuan. Sementara laporan ke Bawaslu Provinsi Sumsel disebut tidak membuktikan adanya pelanggaran kinerja Bawaslu OKU.
*Klarifikasi KPU dan Bawaslu*
Menanggapi aduan tersebut, Ketua KPU OKU Rahmat Hidayat menegaskan proses PAW telah dilakukan sesuai aturan dan melalui tahapan klarifikasi ke Biro Otonomi Daerah Pemprov Sumsel, PPP, dan KPU Provinsi Sumsel.
Rahmat mengatakan, KPU OKU telah menerbitkan surat dan berita acara yang menyatakan Dadang memenuhi syarat sebagai calon PAW, dengan kewajiban menyampaikan LHKPN pada tahun pengusulan PAW.
Rahmat juga menjelaskan, terdapat perbedaan pendapat di internal KPU OKU. Keputusan diambil melalui voting, dengan tiga anggota menyatakan memenuhi syarat dan dua anggota menyatakan tidak memenuhi syarat.
Selain itu, Rahmat menyebut Dadang Wijaya telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK di lingkungan Pemprov Sumsel, berdasarkan surat DPRD OKU yang dilampiri SK pemutusan hubungan kerja yang ditandatangani gubernur.
Sementara Bawaslu OKU menjelaskan, laporan pengadu telah ditindaklanjuti melalui rapat pleno dan permintaan salinan dokumen administrasi PAW untuk dicermati. Bawaslu menilai proses tersebut telah sesuai prosedur.
Ketua Bawaslu OKU Anggi Irawan mengatakan, laporan tersebut diterima namun tidak diregistrasi karena berada di luar masa tahapan, sehingga hanya dijadikan sebagai informasi awal.
Sidang dipimpin Ketua Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, didampingi Anggota Majelis dari TPD Provinsi Sumsel, Achmad Syarifudin dari unsur masyarakat dan Abu Yamin dari unsur KPU.
DKPP belum mengeluarkan putusan atas kedua perkara tersebut.
*(Tim Redaksi naranda yulius- Radarindo.Asia)*
Posting Komentar