Polemik Dugaan Ijazah Palsu Kian Meresahkan, Jaksa Sidang Hadirkan Aiman Wicaksono Sebagai Saksi, Aiman: mengusik UU pokok Pers no 40 tahun 1999.

Table of Contents

 

Foto : illustrasi 

Jakarta, Radarindo.asia – Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baaik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026), berbelok arah. Bukan soal keaslian ijazah yang diuji, melainkan keberanian pers yang diseret.

Jaksa menghadirkan Pemimpin Redaksi iNews TV, Aiman Witjaksono sebagai saksi. Bukan karena ia melihat ijazah, bukan karena ia mencetak ijazah. Ia dihadirkan karena produk jurnalistiknya - tayangan program Rakyat Bersuara yang tayang 29 April 2025 yang menghadirkan Dokter Tifa bersama sejumlah narasumber untuk membahas polemik ijazah Jokowi - dikutip dalam pusaran perkara.

Di hadapan Majelis Hakim, Aiman tidak membela ijazah. Ia membela batas.

"Saya sudah 25 tahun menjadi wartawan dan baru hari ini saya menjadi saksi atas kasus yang menurut saya produk jurnalistik tidak layak untuk dijadikan barang bukti," ujar Aiman.

Bagi Aiman, logikanya sederhana dan berbahaya jika dibalik. Produk jurnalistik dibuat untuk kepentingan publik dengan standar verifikasi dan keberimbangan. Barang bukti pidana dibuat dengan standar jauh lebih ketat: rantai penyimpanan yang jelas, diperoleh secara sah, dan bisa diuji. Keduanya tidak bisa disamakan.

Ia mengingatkan bahwa Rakyat Bersuara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan prinsip cover both sides.

Jika prinsip itu runtuh, yang runtuh bukan hanya satu tayangan.

"Kalau produk jurnalistik dikriminalisasi, narasumber tidak akan berani menyampaikan informasi. Yang dirugikan pada akhirnya adalah publik," tegasnya.

Sikap ini bukan baru. Pada sidang 29 Oktober 2026, Aiman memilih tidak hadir dan mengirim surat resmi ke pengadilan. Alasannya sama: produk jurnalistik bukan barang bukti pidana. Namun Jaksa tetap menjadwalkan ulang, kali ini bersamaan dengan ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, pada 12 November 2026.

Inilah yang kini menjadi ujian paling nyata bagi kebebasan pers. Aiman bukan terlapor, bukan saksi yang melihat langsung peristiwa pidana. Ia adalah jurnalis yang meliput dan menyiarkan perdebatan publik tentang peristiwa itu.

Dan kekhawatiran itu diamini PWI Pusat. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menilai pemanggilan ini berpotensi menjadi preseden buruk.

Baren Antoni Siagian
WAKIL KETUA I BIDANG PEMBELAAN DAN PEMBINAAN HUKUM Pwi Pusat

"Secara jujur, kami PWI Bidang Hukum Pusat sebenarnya merasakan bahwa hal ini tidak bagus untuk di kemudian hari, akan menjadi preseden buruk buat wartawan. Karena independensi seorang wartawan akan terjadi hal yang membuat narasumber nanti agak ketakutan sama kita," ujar Wakil Ketua Bidang Hukum PWI Pusat, Baren Antoni Siagian.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ijazah itu palsu atau asli. Pertanyaannya adalah: apakah ruang sidang akan dijadikan perpanjangan ruang redaksi?

Sumber:

1.  Teras Bali News - Produk Jurnalistik Bukan Barang Bukti Pidana 
2. Penabanten.com - PWI Pusat Soroti Pemanggilan Aiman Jadi Saksi Sidang Ijazah Jokowi 
3. Mata Rajawali Media - Aiman Witjaksono Bersaksi di Sidang dr Tifa, Soroti Produk Jurnalistik Dijadikan Barang Bukti 

Editor    : Dj Pattani

Redaksi : Radarindo.asia