PN Kayuagung Nyatakan Gugatan Husin dan Susanto Tidak Dapat Diterima, Welin Siap Lapor Balik
Perjalanan panjang Welin Ardiyansyah dalam menghadapi gugatan sengketa tanah seluas 8,5 hektare di areal Naumaling / Siangge, Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, akhirnya menemui titik terang.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada Rabu 11 November 2026, memutus perkara perdata Nomor: 15/Pdt.G/2026/PN Kag, dengan Husin dan Susanto Sukarno sebagai Penggugat, melawan Welin Ardiyansyah sebagai Tergugat.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan:
1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.235.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
Putusan tersebut dibacakan secara elektronik melalui sistem e-Court PN Kayuagung, dan hingga berita ini diturunkan, salinan putusan lengkap belum diunggah ke Direktori Putusan.
1. AWALNYA: DITUDUH MENYEROBOT DAN MENJUAL TANAH ORANG
Perkara ini bermula dari gugatan Husin dan Susanto yang menuduh Welin diduga menyerobot dan menjual tanah milik mereka. Husin mengklaim tanah seluas 6,5 hektare, Susanto mengklaim tanah seluas 2 hektare, total 8,5 hektare.
Tidak hanya itu, dalam gugatannya, Husin dan Susanto juga menuntut ganti rugi sebesar Rp350 Juta kepada Welin, dengan alasan adanya penggusuran pada Maret 2026 yang disebut merusak tanaman mereka.
Tuduhan tersebut kemudian dimuat di tiga media online pada 5 November 2026, yakni sumselsembilan.id, kanalsumsel.com, dan pencanangnews.com, yang memuat keterangan dari Penasehat Hukum Husin dan Susanto, Hendra Jaya SH MH dan Associate.
Pemberitaan tersebut membuat nama Welin, SH selaku Perangkat Desa Lubuk Keliat, dan Pemerintah Kecamatan Lubuk Keliat ikut terseret.
2. WELIN MELAWAN: HAK JAWAB DAN KESIMPULAN 14 HALAMAN
Welin tidak tinggal diam. Melalui Radarindo.Asia, Welin bersama SH dan Camat Lubuk Keliat menyampaikan Hak Jawab sebagai pelaksanaan UU Pers No.40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik, demi prinsip keberimbangan dan cover both side.
"Saya ingin menyampaikan hak jawab saya. Saya ingin media juga memberitakan konfirmasi versi saya, agar pemberitaan berimbang. Biar masyarakat bisa menilai dari dua versi," ujar Welin saat itu.
Dalam Hak Jawab tersebut, Welin menegaskan versi yang berbeda:
"Tanah yang saya jual itu tanah Suryana binti H. Yakub. Suratnya tahun 1982. Beliau yang kuasakan ke saya untuk mengurus dan menjualnya."
Pernyataan Welin tersebut sejalan dengan Kesimpulan Tergugat setebal 14 halaman yang diajukan Welin ke PN Kayuagung pada 11 Oktober 2026.
Dalam Kesimpulan tersebut, Welin mengajukan Eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas letak, batas, dan luas tanahnya, serta saling bertentangan dengan kondisi di lapangan.
Welin juga mengajukan bukti-bukti, antara lain:
- Surat jual beli tahun 1985 antara A. Latif Rais dan Yusmu bin Jahri, yang kemudian dihibahkan kepada Ansori bin H. Yakkub
- SPH Nomor 590/18/KD-LK/2026 atas nama Drs. H. Hairul Latie dan Mugarrobi
- SPH Nomor 590/28/KD-LK/2026 atas nama Welin Ardiyansyah, yang membeli tanah dari Drs. H. Hairul Latie dan Mugarrobi
- Surat Kuasa dari Suryana binti H. Yakub beserta surat tanah tahun 1982 atas nama Suryana, sebagai Bukti T-5
Tidak hanya bukti surat, Welin juga menghadirkan sebanyak 13 orang saksi di bawah sumpah, antara lain Turino Junaidi, Muslimin, Suryana binti H. Yakub, Asmawati, Tasan, Musoddai, Zul Karim, Zainudin, Candra, Munardi, Nati Kusnadi, Mugarrobi AS, dan H. Hoirul Kelvin Latif.
Para saksi tersebut secara konsisten menerangkan, sepanjang pengetahuan mereka, tidak ada tanah milik Sukarno AB dan Husin di areal Naumaling / Siangge. Yang ada di areal tersebut adalah tanah atas nama A. Latif Rais, tanah milik Nek Leteng, dan tanah milik Suryana binti H. Yakub.
3. DUGAAN DOKUMEN PALSU DAN PENYALAHGUNAAN DATA - VERSI WELIN DAN SAKSI
Dalam persidangan, muncul keterangan saksi yang menjadi sorotan publik.
Saksi Zainudin bin Zainal menerangkan, pada tahun 2012 dirinya membeli tanah sekitar 1 hektare dari Susanto, bukan dari Sukarno AB. Transaksi tersebut disebut tanpa surat, dan SKT-nya baru dibuat Susanto ketika Susanto menjabat sebagai Kepala Desa Lubuk Keliat.
Yang paling mengejutkan, Zainudin menegaskan bahwa tanda tangan atas nama dirinya di dalam surat jual beli tahun 2012 yang dibuat Susanto itu *diduga bukan tanda tangannya, dan diduga dipalsukan*. Zainudin menegaskan dirinya tidak pernah membeli tanah dari Sukarno AB.
Keterangan serupa juga disampaikan Saksi Candra bin Zainal. Candra menerangkan bahwa tanda tangan atas nama Candra di dalam surat jual beli 2012, Bukti P-9, *diduga bukan tanda tangannya*.
Selain itu, para saksi juga mempersoalkan keaslian tanda tangan Bustan Rohim dan Sukarno AB, serta cap Kepala Desa di surat tanah atas nama Sukarno AB tahun 1983-1984. Menurut saksi, cap Kepala Desa zaman Bustan Rohim itu kecil, bukan besar seperti yang tertera di surat tersebut.
Welin menegaskan, keterangan-keterangan tersebut telah disampaikan secara terbuka di bawah sumpah di persidangan PN Kayuagung, dan menjadi bagian dari Kesimpulan Tergugat 11 Oktober 2026.
Hingga berita ini diturunkan, dugaan tersebut masih merupakan versi Welin dan saksi-saksi Tergugat di persidangan. Kebenarannya sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim dan aparat penegak hukum yang berwenang, bukan kewenangan media.
4. PUTUSAN 11 NOVEMBER 2026: GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA
Setelah melalui proses persidangan yang panjang, Majelis Hakim PN Kayuagung akhirnya memutus perkara tersebut pada 11 November 2026.
Dengan putusan tersebut, gugatan Husin dan Susanto yang menuntut tanah 8,5 Ha dan ganti rugi Rp350 Juta dinyatakan tidak dapat diterima. Husin dan Susanto dihukum membayar biaya perkara Rp4.235.000 secara tanggung renteng.
Dalam Kesimpulannya, Welin juga menyampaikan bahwa selama menjalani sidang, dirinya telah mengeluarkan biaya, baik untuk pendampingan hukum, transportasi bolak-balik Lubuk Keliat - Kayuagung, maupun untuk menghadirkan saksi-saksi. Welin menyatakan biaya tersebut akan diperjuangkan melalui jalur hukum yang tersedia.
Namun, dalam putusan hari ini, Majelis Hakim baru memutuskan soal biaya perkara sebesar Rp4.235.000. Soal biaya riil selama sidang, Welin menyatakan akan menempuh langkah hukum lanjutan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. WELIN: SAYA SIAP LAPOR BALIK KE POLISI
Usai putusan dibacakan, Welin menyampaikan harapannya untuk menempuh jalur hukum selanjutnya.
"Saya bersyukur dan menghormati putusan Majelis Hakim. Saya tidak ingin sombong, karena putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, masih ada waktu banding 14 hari," ujar Welin.
Welin menegaskan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dirinya berharap dapat menuntut kembali Husin dan Susanto melalui jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana.
"Saya berharap, setelah putusan ini inkracht, saya bisa menuntut kembali Husin dan Susanto ke polisi, atas dugaan penggunaan dokumen palsu dan dugaan penyalahgunaan data, yakni dugaan pemalsuan tanda tangan dan dugaan pembuatan surat tanah yang tidak sesuai dengan aslinya, sebagaimana yang telah diterangkan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan," tegas Welin.
Welin menambahkan, langkah tersebut bukan bentuk dendam, melainkan bentuk pembelajaran agar ke depan tidak ada lagi warga yang dirugikan karena dugaan dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami hanya minta keadilan. Kalau saya digugat dengan dokumen yang diduga tidak asli, dan saya harus habiskan waktu, tenaga, dan biaya selama berbulan-bulan untuk sidang, tentu saya berharap hukum juga berlaku untuk semua pihak," tutup Welin.
SH, Perangkat Desa Lubuk Keliat, juga kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang sepeserpun dari jual beli tanah Suryana tersebut, dan hanya menjalankan tugas administrasi sesuai perintah atasan.
Sementara itu, Camat Lubuk Keliat menyatakan pihaknya tetap menunggu dan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan.
6. BELUM INKRACHT, MASIH ADA WAKTU BANDING
Redaksi menegaskan, putusan PN Kayuagung tanggal 11 November 2026 ini belum berkekuatan hukum tetap.
Berdasarkan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan Perma 7 Tahun 2022, para pihak masih memiliki waktu paling lambat 14 hari kalender untuk mengajukan upaya hukum banding, yakni sampai tanggal 25 November 2026.
Apabila Husin dan Susanto tidak mengajukan banding dalam tenggat tersebut, barulah putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Hingga berita ini diturunkan, pihak Husin, Susanto, dan Penasehat Hukumnya belum memberikan tanggapan atas putusan tersebut maupun atas rencana Welin untuk menempuh jalur hukum lanjutan.
Radarindo.Asia memberikan ruang Hak Jawab yang sama kepada semua pihak, termasuk Husin, Susanto, Penasehat Hukumnya, dan Redaksi tiga media tersebut, untuk menyampaikan versi dan keterangan mereka, demi terwujudnya pemberitaan yang berimbang, akurat, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
*Naranda Yulius*
Posting Komentar