JAKOR Sumsel Akan Gelar Aksi di Kejati Sumsel, Desak Usut Dugaan Penjualan Aset Desa Lubuk Keliat 606 Hektar
Table of Contents
Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan (DP-JAKOR Sumsel) resmi menyampaikan surat Pemberitahuan Aksi kepada Kapolresta Palembang.
Surat bernomor 123/B/JAKOR/SUMSEL/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 tersebut, ditandatangani Koordinator Aksi Fadrianto TH dan Koordinator Lapangan RA. Wijaya.
Dalam surat itu, JAKOR menyatakan akan melaksanakan aksi unjuk rasa pada Senin, 16 November 2026, pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dengan jumlah massa diperkirakan 100 orang.
Aksi tersebut, menurut JAKOR, didasari data temuan tim investigasi dan informasi yang mereka himpun terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penjualan aset Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir.
"Berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa aset desa seluas 606 Hektar di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang diduga dijual oleh oknum Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa Lubuk Keliat," tulis JAKOR dalam suratnya.
JAKOR juga menduga, dalam penerbitan surat tersebut juga melibatkan Camat Lubuk Keliat, sehingga aset desa seluas 606 Hektar itu dikuasai oleh korporasi.
Dari data dan informasi yang didapat, JAKOR menyebut, tanah seluas 606 Hektar itu dipecah menjadi 306 berkas, masing-masing seluas 2 Hektar, atas nama 306 orang warga.
"Diduga ada pelepasan lahan yang KTP-nya digunakan untuk menandatangani dokumen pelepasan lahan. Warga asli Lubuk Keliat hanya menerima uang, sejumlah warga hanya mengaku menerima Rp500 ribu per orang, sementara warga yang KTP-nya berasal dari luar desa hanya menerima Rp250 ribu per orang," tulis JAKOR.
Adapun tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut, antara lain:
1. Tangkap Koruptor
2. Meminta Polda Sumsel memanggil oknum mantan Kepala Desa Lubuk Keliat terkait dugaan penjualan aset desa 606 Hektar
3. Meminta Kapolda Sumsel memeriksa seluruh Perangkat Desa Lubuk Keliat
4. Meminta Polda Sumsel memanggil Camat Lubuk Keliat
5. Meminta Kejati Sumsel mengusut tuntas dugaan KKN dalam penjualan lahan 606 Hektar
6. Meminta Kejati Sumsel segera menangkap mantan Kepala Desa Lubuk Keliat berinisial S
7. Meminta Kejati Sumsel memeriksa seluruh Perangkat Desa
8. Meminta Kejati Sumsel meminta keterangan Camat Lubuk Keliat
9. Meminta Polda dan Kejati Sumsel memanggil Kepala Desa Lubuk Keliat untuk dimintai keterangan
Dalam surat tersebut, JAKOR juga mengutip Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagai dasar hukum aksi mereka.
Surat pemberitahuan ini ditembuskan kepada Presiden RI, Kejaksaan Agung RI, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, Kepala Kejati Sumsel, Kepala BPK Perwakilan Sumsel, Camat Lubuk Keliat, Kepala Desa Lubuk Keliat, hingga Pimpinan Redaksi Media.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak mantan Kepala Desa Lubuk Keliat, Perangkat Desa, Camat Lubuk Keliat, dan Kepala Desa Lubuk Keliat yang disebut dalam surat tersebut belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk konfirmasi dan hak jawab.
*Naranda Yulius*
--
Posting Komentar