Dandim 1208/Sambas Hadiri Mediasi Lanjutan Penyelesaian Permasalahan di PLBN Aruk, Penetapan Sanksi Adat Jadi Fokus
SAMBAS – Komandan Kodim (Dandim) 1208/Sambas, Letkol Inf. Dwiyanto Kusumo, M.A.P., menghadiri mediasi lanjutan terkait penyelesaian permasalahan yang terjadi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelius Kimha, M.Si., bersama sejumlah unsur terkait, Kamis (12/11/2026).
Mediasi berlangsung di Ruang VIP PLBN Aruk, Jalan Merdeka, Dusun Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Pertemuan tersebut difokuskan pada penetapan hukum adat di Binua Bantanan Aruk terkait permasalahan antara anggota Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan seorang warga bernama Mickhael.
Dalam kesempatan itu, Dandim 1208/Sambas Letkol Inf. Dwiyanto Kusumo berharap hasil mediasi yang telah ditetapkan oleh para pemuka adat Binua Aruk dapat diterima dan dihormati oleh kedua belah pihak.
Menurutnya, keputusan adat yang dihasilkan melalui proses musyawarah harus menjadi perhatian bersama agar penyelesaian persoalan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku.
Dandim juga menyampaikan bahwa kedua pihak yang dikenakan sanksi adat, yakni petugas Bea dan Cukai serta saudara Mickhael, tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi lanjutan tersebut.
Oleh karena itu, ia berharap hasil keputusan mediasi dapat disampaikan kepada kedua belah pihak agar masing-masing mengetahui hasil penetapan adat dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Mediasi lanjutan ini menjadi bagian dari upaya penyelesaian persoalan melalui mekanisme adat dengan melibatkan para pemuka adat serta unsur terkait.
Diharapkan, hasil kesepakatan yang telah ditetapkan dapat menjadi jalan penyelesaian permasalahan sekaligus menjaga keharmonisan, ketertiban, dan hubungan baik di tengah masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas.
Posting Komentar