PROYEK JALAN BETON PISEW Rp500 JUTA DI SELAKAU DISOROT! RETAKAN DAN BETON KEROPOS TERLIHAT, KADES BUNGKAM SAAT DIKONFIRMASI
Table of Contents
SAMBAS, KALIMANTAN BARAT — Pekerjaan pembangunan jalan perkerasan beton melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, menjadi sorotan setelah dokumentasi lapangan memperlihatkan retakan pada permukaan jalan serta bagian tepi beton yang tampak berongga dan tidak rata.
Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan tersebut berlokasi di Desa Pangkalan Bemban dan Desa Parit Kongsi, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, dengan sumber anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp500 juta.
Papan proyek mencantumkan pelaksana kegiatan berupa Kelompok Masyarakat Kerja Sama Antar Desa (Pokmas KAD) Sukses Bersama, dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender, terhitung sejak 21 Agustus hingga 18 Desember 2026.
Retakan dan Beton Berongga Picu Pertanyaan Mutu
Dokumentasi lapangan bertanggal 14 Oktober 2026 memperlihatkan sejumlah retakan pada permukaan beton. Pada bagian sisi jalan, terlihat pula kondisi beton yang tidak rata dan memiliki rongga pada beberapa bagian.
Temuan visual tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mutu beton, proses pengecoran, pemadatan, perawatan beton, serta pengawasan teknis selama pekerjaan berlangsung.
Meski demikian, kondisi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk memastikan adanya pelanggaran spesifikasi. Pemeriksaan dan pengujian teknis diperlukan untuk mengetahui penyebab retakan serta memastikan kualitas pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kades Dikonfirmasi soal Ketua Kelompok, Bungkam
Sorotan terhadap pekerjaan ini semakin memunculkan pertanyaan ketika kepala desa dikonfirmasi mengenai ketua kelompok yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Namun, saat dimintai keterangan terkait persoalan itu, kepala desa belum memberikan penjelasan. Sikap bungkam tersebut membuat sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan dan pengawasan kegiatan masih belum terjawab.
Padahal, proyek dengan nilai anggaran Rp500 juta yang bersumber dari APBN patut mendapat perhatian serius, terutama terkait transparansi pelaksanaan, tanggung jawab kelompok pelaksana, dan jaminan mutu hasil pekerjaan.
Publik tentu membutuhkan penjelasan yang terang, bukan membiarkan pertanyaan mengenai kualitas infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran negara menggantung tanpa kejelasan.
Apakah kepala desa mengetahui secara rinci pelaksanaan kegiatan tersebut
Siapa yang bertanggung jawab atas kondisi beton yang terlihat dalam dokumentasi, Dan bagaimana pengawasan mutu dilakukan selama pekerjaan berlangsung.
Siapa yang bertanggung jawab atas kondisi beton yang terlihat dalam dokumentasi, Dan bagaimana pengawasan mutu dilakukan selama pekerjaan berlangsung.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui klarifikasi terbuka dari pihak-pihak terkait.
Anggaran Negara Harus Diimbangi Mutu Pekerjaan
Dengan nilai kegiatan yang tercantum sebesar Rp500 juta, kualitas jalan beton harus menjadi perhatian utama. Pekerjaan infrastruktur tidak cukup hanya dinilai dari selesainya pengecoran, tetapi juga dari kesesuaian spesifikasi, mutu material, ketebalan beton, kondisi lapisan dasar, serta daya tahan konstruksi.
Apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan ketidaksesuaian spesifikasi, pihak terkait perlu mengambil langkah perbaikan sesuai ketentuan dan mengevaluasi pelaksanaan maupun pengawasannya.
Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Barat juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai pengawasan teknis dan mekanisme pemeriksaan mutu pekerjaan tersebut.
Jangan sampai uang negara terserap, tetapi kualitas infrastruktur justru menyisakan tanda tanya. Pemeriksaan lapangan secara objektif diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai mutu jalan beton tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat hasil pengujian teknis yang memastikan penyebab retakan maupun adanya pelanggaran spesifikasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kepala desa, ketua kelompok pelaksana, serta instansi terkait demi pemberitaan yang berimbang dan transparan.

Posting Komentar