Pengamat Waspadai Krisis Logistik, Dampaknya Bisa Merembet ke Ekonomi Nasional
Kelangkaan kapal domestik, kenaikan tarif angkutan laut, hingga kemacetan di sejumlah pelabuhan utama berisiko meningkatkan biaya logistik. Pada akhirnya, tekanan tersebut dapat dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga barang.
Sejumlah data industri menunjukkan sejak pertengahan 2026 terjadi eksodus kapal dari rute domestik, seperti Surabaya–Makassar, menuju rute internasional seperti Singapura–India. Perubahan tersebut didorong melonjaknya permintaan global.
Tekanan itu terjadi bersamaan dengan kenaikan tarif resmi angkutan penumpang, peti kemas, dan kargo umum yang mulai berlaku 1 Juli 2026. Tarif pengiriman domestik juga mengalami kenaikan dua digit, sementara komponen transportasi kini menyerap sekitar 40–50 persen biaya operasional perusahaan jasa kurir.
Di sisi pelabuhan, persoalan juga terlihat dari antrean dan keterbatasan kapasitas.
Di Pelabuhan Belawan, Medan, pendangkalan membuat ukuran kapal yang dapat masuk menyusut dari sekitar 400–1.000 TEUs menjadi 200–300 TEUs. Sementara itu, koridor Cakung-Cilincing di kawasan Tanjung Priok menanggung lalu lintas sekitar 5.000–7.000 truk per hari.
Di Tanjung Perak, Surabaya, rata-rata waktu antre kapal mencapai 30 jam pada Mei 2026. Di Kendari, akses jalan yang rusak membuat sopir truk dapat menganggur hingga tiga hari, dengan kerugian sekitar Rp2 juta–Rp3 juta dalam setiap kejadian.
Tekanan juga tercermin dari Yard Occupancy Ratio (YOR) terminal domestik Tanjung Priok yang meningkat dari 56 persen pada Januari menjadi 72 persen pada Mei 2026. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan yang lebih spesifik pada rantai logistik domestik.
Risiko terhadap harga dan daya saing
Pengamat kebijakan publik dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Gusti Raganata, menilai kondisi tersebut dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas harga dan daya saing ekonomi nasional apabila tidak segera ditangani secara sistemik.
“Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa intervensi, akan terjadi kenaikan biaya logistik yang terus berlanjut dan dampaknya merembes ke berbagai sektor,” kata Gusti dalam keterangan tertulis kepada media, Kamis (8/10).
Menurut Gusti, krisis logistik maritim domestik dapat membuat pelaku UMKM kehilangan daya saing akibat tingginya biaya pengiriman antar-pulau.
Sektor ritel juga berpotensi menghadapi gangguan pasokan yang dapat mengancam ketersediaan bahan pokok sekaligus meningkatkan tekanan inflasi. Dalam jangka lebih panjang, kemacetan di pelabuhan strategis juga dapat memengaruhi reputasi Indonesia sebagai simpul logistik yang andal di kawasan serta berdampak terhadap minat investasi di sektor manufaktur dan perdagangan.
Tujuh faktor yang saling terkait
Gusti menyebut krisis logistik tersebut berakar pada tujuh faktor yang saling berkaitan.
Faktor tersebut mencakup gejolak geopolitik maritim global, rapuhnya armada pelayaran domestik, ketimpangan muatan balik atau backhaul, keterbatasan produktivitas pelabuhan, lemahnya konektivitas wilayah pedalaman (hinterland), serta friksi regulasi lintas-instansi.
Ia juga menyoroti kondisi armada pelayaran domestik yang masih sangat bergantung pada kapal impor. Menurut data yang disampaikan, sekitar 95 persen kebutuhan kapal masih bergantung pada impor.
Mitigasi dinilai belum cukup
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) telah melakukan sejumlah langkah mitigasi, antara lain penambahan alat berat, mencatat pertumbuhan volume peti kemas sebesar 7 persen secara tahunan, serta melakukan restrukturisasi korporasi melalui integrasi sistem digital.
Namun, menurut Gusti, langkah tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan yang memiliki akar lintas sektor dan lintas lembaga.
Karena itu, ia mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, mengambil langkah konkret dan terkoordinasi.
Langkah tersebut antara lain modernisasi kebijakan cabotage dan skema pembiayaan armada niaga nasional, penegakan ketentuan manifest domestik untuk mengatasi ketimpangan muatan balik, percepatan pengerukan dan perluasan kapasitas pelabuhan secara terjadwal, serta pembentukan forum koordinasi lintas-instansi yang permanen dan memiliki kewenangan mengikat.
“Tanpa langkah sistemik dan terintegrasi, bom waktu krisis logistik nasional ini berisiko meledak dalam bentuk lonjakan harga yang membebani masyarakat luas,” tutur Gusti.
Narahubung Media:
Gusti Raganata — Pengamat Kebijakan Publik CELIOS
Email: raganatagusti@gmail.com
Telepon/WhatsApp: +62 811-1042-989
Posting Komentar