Hadapi Ancaman Bencana Hidrometeorologi, Pemprov Kalbar Perkuat Kesiapsiagaan Daerah

Table of Contents

PONTIANAK, KALBAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah yang diperkirakan meningkat pada periode Oktober 2026 hingga Januari 2027.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Kalimantan Barat Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2026/2027 yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Selasa (6/10/2026).

Wakil Bupati Sambas, H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T., hadir mewakili Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H., dalam rakor yang menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas daerah menghadapi potensi bencana akibat peningkatan curah hujan.

Rakor tersebut digelar menyusul informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi peningkatan curah hujan dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, angin kencang, serta berbagai dampak bencana hidrometeorologi lainnya.

Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menekankan pentingnya kekompakan seluruh pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Menurutnya, setiap persoalan yang muncul di daerah harus segera dikoordinasikan agar penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Koordinasi dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi juga dinilai penting untuk memastikan apabila terdapat persoalan yang membutuhkan dukungan lebih lanjut dapat segera diteruskan kepada pemerintah pusat.

“Setiap persoalan di daerah harus segera dikoordinasikan kepada pemerintah provinsi untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat,” menjadi salah satu penekanan dalam rakor tersebut.

Melalui rakor ini, pemerintah daerah di Kalimantan Barat diharapkan tidak hanya melakukan respons ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sejak dini.

Kesiapan personel, sarana dan prasarana, sistem informasi serta komunikasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam meminimalkan dampak apabila bencana hidrometeorologi terjadi.

Pemerintah Kabupaten Sambas sendiri diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan seluruh unsur terkait, terutama dalam menghadapi periode dengan potensi curah hujan tinggi.

Dengan kesiapsiagaan yang lebih baik, potensi risiko bencana diharapkan dapat ditekan dan penanganan terhadap masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan terukur.